 |
| Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Natalius Pigai Duduk Sebelah Kiri |
Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Natalius Pigay mengatakan sistem noken yang digunakan di Papua
dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk pelanggaran HAM dan harus
ditolak penerapannya.
Sistem noken adalah sistem yang memberikan kekuasaan khusus
kepada kepala suku untuk menentukan pilihan sukunya. "Kami pertegas hak
asasi itu hak individu, karena Tuhan ciptakan hak freedom of expression itu
tidak komunal, karena itu asas pemilu yang luas bebas rahasia (luber) yang
perlu dilaksanakan pemerintah kemudian adalah 'one people, one vote , one value
system'. Karena itu satu orang satu suara satu nilai, karena itu sistem noken
yang masih berlaku di masyarakat yang dilaksanakan tidak ada di peraturan hukum
di Indonesia, sehingga kami minta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pentelenggara Pemilu (DKPP) menolak
sistem itu," ujarnya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Thamrin,
Jakarta Pusat, Senin (3/2). Ditambahkan, berdasarkan pengalaman pilkada, dengan
sistem noken menurutnya justru akan memicu konflik. Bahkan dalam tataran
pilkada saja, konflik bisa memakan korban. Ditakutkan ketika pileg yang diikuti
oleg ribuan caleg justru akan menimbulkan konflik yang lebih hebat. "Selain
itu sistem noken itu tidak ada peraturannya di Indonesia, kalau tidak ada di
peraturan pemilu di Indonesia untuk apa dilaksanakan? penyelenggara pemilu
harus tegas soal ini. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal sistem
noken di Papua hanya kasuistik saja. Terlebih di UU pemilu hanya ada 'one
people, one vote, one value'. Jadi kami memastikan dengan DKPP bahwa sistem
noken bertentangan dan penyelenggaranya bisa diberi sanksi, dan Komnas HAM konsisten
untuk itu," tegasnya. Sementara itu Ketua Bawaslu, Muhammad menambahkan,
berdasarkan rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Komnas HAM serta DKPP
memiliki pandangan yang sama di mana sistem noken tidak sejalan dengan azas
pemilu. "Namun kita tidak bisa secara hitam putih langsung menyatakan
begitu saja, mesti ada persuasif dan pembicaraan dengan kepala-kepala suku.
Memang dari hukum tidak sesuai kaidah luber," imbuhnya. Anggota Bawaslu,
Nasrullah menambahkan, menurutnya hukum jangan hanya dimaknai dalam bentuk
Undang-Undang. Tetapi putusan hakim juga merupakan bagian dari hukum itu
sendiri. "Jadi menghargai putusan hakim MK. Kalau sudah peradilan negara
memutus sesuatu maka itu lah hukum. Saya pikir kasus soal noken ini menarik,
cuma UUD 45 juga sangat menghargai adat istiadat dan cara masing-masing. Cara
berdemokrasi kita. Negara kita kan pluralistik dan berbagai suku. Apakah
persoala ini harus diliberalkan? Pada pendekatan individual. Dia punya trradisi
di dalam sendiri harus dipaksa memahami konteks demokrasi. Jadi memang ini
masih perlu didiskusikan," terangnya.
Jakarta- Sejak 1967 hingga kini, PT Freeport menikmati
hasil kekayaan alam di bumi cenderawasih, Papua. Perusahaan tambang yang
berafiliasi ke Freeport-McMoRan yang bermarkas di Amerika Serikat itu tak henti
menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad kehadiran
Freeport di tanah Papua terus menerus memunculkan pelbagai masalah. Mulai dari
setoran ke negara yang dinilai masih sangat rendah, hingga pelbagai alasan
menyiasati larangan ekspor bahan mentah. Permasalahan yang menyangkut Freeport
tidak hanya soal setoran ke negara, tapi juga soal ketenagakerjaan dan peran
perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Sejauh ini, hanya sebagian
kecil karyawan Freeport yang berasal dari warga Papua. Hal itu diakui sendiri
oleh petinggi Freeport Indonesia. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik
B. Soetjipto mengatakan, hanya sekitar 30 persen sampai 36 persen pekerja
Freeport yang merupakan warga Papua. "Dari 31.000 pekerja, sekitar 30-36
persen warga Papua," kata Rozik di Jakarta Convention Center, Rabu (22/1).
Diakuinya, Perseroan telah didesak untuk menambah jumlah pekerja yang berasal
dari Papua. Setidaknya hingga 45 persen dalam waktu lima tahun ke depan.
Desakan tersebut berasal dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
"Seharusnya kata dia 100 persen, bukan 30 persen," imbuh Rozik. Dia
berdalih, Freeport memiliki standar kualitas pekerja yang harus dipenuhi oleh
siapapun yang berminat untuk bekerja di Freeport . Rozik beralibi telah
memprioritaskan warga setempat untuk menempati posisi pekerja di perusahaan
penambang emas dan tembaga tersebut. Rendahnya peran Freeport pada warga Papua
pernah diutarakan oleh salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau
otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy. Dia mengkritik peran Freeport
hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak
membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua butuh memperoleh komposisi saham
Freeport untuk pengelolaan. "Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun,
jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami
butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap
Irene beberapa waktu lalu. Lembaga swadaya Kontras dua tahun lalu pernah
melansir laporan fasilitas pekerja Freeport di lokasi tambang yang sangat
memprihatinkan. Misalnya kamar karyawan yang kecil, tapi diisi lima sampai enam
orang. Pekerja pun kerap mengeluh, lantaran remunerasi pegawai Indonesia tidak
sama dengan sistem yang diterapkan Freeport-McMoRan di AS atau negara lain. Di
cabang Freeport lain, upah karyawan berkisar USD 20-230 per jam. Sedangkan di
Indonesia, sempat hanya USD 3 per jam.
