Bogor - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, selama
sembilan bulan bertugas memimpin daerah Papua dia bisa menyimpulkan bahwa
konflik bersenjata di sana tak lagi soal permintaan merdeka. Tindakan kekerasan
bersenjata menurutnya cenderung kriminal yang kerap dipicu konflik pilkada.
Oleh karena itu, Enembe menilai pemilihan kepala daerah langsung tak sesuai
dengan kultur komunal di daerah tersebut. "Tidak semua daerah di Papua itu
konflik, itu juga bukan karena ingin merdeka tapi persoalan lokal, pilkada kubu
yang satu sudah menang, kubu lainnya hasut. Oleh karena itu kita inginkan ke
depan Pemilu tidak langsung tapi melalui DPR(D)," demikian kata Lukas di
kompleks Istana Bogor, Jawa Barat saat jeda pertemuan dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa siang (28/1). Oleh karena itu dia meminta
Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi untuk memperhatikan sistem pemilihan
kepala daerah tersebut. "Karena ini sistem kekerabatannya luar biasa
sehingga kelompok ini keluarganya lari ke sana istrinya lari ke situ, membuat
konflik luar biasa terjadi. Lebih banyak faktor itu ditemukan," imbuh dia.
Melalui pertemuan dengan sejumlah pihak dan melakukan
rekonsiliasi, Lukas mengatakan tindakan bersenjata pula bermotif kriminal. Atas
hal tersebut gubernur meminta kepada kapolda setempat untuk melakukan penertiban
terhadap aksi-aksi kriminal. "Kalau pemilihan langsung itu enggak bisa di
budaya kita, budaya Papua karena komunal, hidup bersama sehingga membuat
perpecahan terjadi," kata dia lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar