PENGACARA KONDANG PAPUA ADOLOF STEVE WARAMORI SOAL DW-JW, GUBERNUR JANGAN PLIN PLAN

Pengamat Hukum, Adolf Steve Waramori

Jayapura 25/3 (Jubi) - Pengacara kondang Papua Steve Waramori, meminta Gubernur Provinsi Papua harus komit dengan apa yang telah dikatakan dan jangan plin plan, terkait kasus yang dugaan korupsi yang menyeret dua pejabatnya, yang berinisial DW dan JW.

“Apa yang dikatakan Gubenur kepada media ketika itu melalui humasnya bahwa itu tugas penegakan hukum yang Dia (Gubernur) tidak bisa intervensi. Kenapa yang ini (DW dan JW) dia intervensi, komitlah dengan apa yang dikatakan, jangan plin- plan,” kata Steve, Selasa (25/3).

Steve meminta Kejati harus tegas terkait penahanan terangka korupsi. Seperti contoh saat menahan Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Eli Weror.

Pernyataan yang dilontarkan Gubernur Papua beberapa waktu lalu di media terkait kasus DW dan JW, dikatakan Steve bahwa yang menyatakan bersalah atau tidak bersalah adalah putusan dari pengadilan.

“Kejaksaan punya kewenangan penuh yang diberikan undang-undang melakukan penyidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe membantah jika DW dan JW pejabat yang baru dilantiknya mangkir untuk diperiksa setelah sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua layangkan surat pemanggilan pertama Kamis (13/3) terkait kasus korupsi senilai Rp 3 Milyar dana KPU Lanny Jaya tahun 2011.

“Itu tidak benar, bagaimana dikatakan sebagai tersangka padahal ia belum diperiksa,” kata Lukas Enembe ditemui sela – sela peresmian posko kemenangan demokrat di batas Kota Jayapura, Sabtu (15/3) lalu.

Enembe menjelaskan dirinya sudah memanggil DW dan JW, keduanya telah menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya.

“Saya baru lantik pejabat itu, menetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan itu tidak benar,” kata Enembe.

Penggunaan dana oleh kedua pejabat itu sudah benar, dikatakan Enembe, karena dulunya pengunaan dana harus menggunakan memo bupati dan sekerang baru sebut dana hibah pada tahun 2012.

“Tahun 2011 ke bawah baru harus menggunakan memo bupati untuk mengeluarkan dana di keuangan pada KPU dan itu cerita mereka,” katanya.

Menurutnya dana senilai Rp 11 milyar adalah dana APBD, pelaksana harian bupati setempat mengeluarkan memo untuk mencairkan dana itu, untuk membayar panitia pemilu daerah (PPD).

“Jadi pada saat itu sebagai bupati Carateker mengeluarkan memo mohon bayarkan langsung kepada KPU, diserahkan ke kepala keuangan, jadi penggunaan dan kesalahan ada di KPU,” tegas Enembe.

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/03/25/waramori-soal-dw-jw-gubernur-jangan-plin-plan/

Papua tolak ajakan jadi tuan rumah PON bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas menolak ajakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk menjadi tuan rumah bersama PON XX tahun 2020.

"Saya menolak ajak Gubernur Sulsel untuk bersama-sama menjadi tuan rumah bersama PON 2020," tegas Gubernur Enembe dihadapan rapat anggota KONI yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, Selasa malam.

Dikatakan, bila Papua menjadi tuan rumah PON XX maka pelaksanaannya hanya akan melibatkan Provinsi Papua Barat.

Cabang olah raga yang akan digelar di Papua Barat itu yakni menyelam yang akan berlokasi di kawasan Raja Ampat.

"Tidak mungkin kami menerima tawaran Sulsel karena dalam pelaksanaan nantinya juga akan melibatkan propinsi lain," kata Gubernur Enembe disela-sela pemaparannya tentang kesiapan Papua menjadi tuan rumah.

Tercatat enam propinsi saat ini berebut untuk menjadi tuan rumah PON XX yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua.

Hingga berita ini diturunkan belum diputuskan tiga besar yang akan menjadi calon penyelenggaraan PON 2020.

Sumber: www.antaranews.com/berita/423485/papua-tolak-ajakan-jadi-tuan-rumah-pon-bersama

Gubernur Papua_ TNI dan Polri Bikin Kacau Di Papua Dengan Menjualan peluru pada warga Papua

Gub, Lukas Enembe

Jayapura_ Gubernur Papua Lukas Enembe mengadu ke DPR soal kondisi terkini yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu. Salah satu yang disoroti adalah soal seringnya terjadi kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan di Papua.

Lukas menegaskan, bahwa penembakan itu terjadi karena ulah aparat 

 yang justru datang ke Papua dengan menjual amunisi ke masyarakat lokal. Karena itu, dia meminta Kapolri dan Panglima TNI menertibkan para prajuritnya yang kerap kali menjual amunisi ke warga Papua.

"Kapolri, Panglima tertibkan, itu amunisi, karena amunisinya dijual oleh anggota kita sendiri," kata Lukas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2).

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, dia yakin hal ini terjadi karena kelompok bersenjata tak pernah kehabisan peluru saat baku tembak. Soal pembelian secara ilegal, dia menegaskan, bahwa keamanan di Papua sangat ketat sehingga sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua kecuali membeli dari aparat yang bertugas di Papua.

Senada dengan Lukas, Anggota Komisi I DPR Yorrys Raweyai mengatakan, kejanggalan juga terjadi saat para aparat yang datang dari luar Papua membawa penuh amunisi, namun setelah pulang amunisi tak bersisa. Sehingga dia juga yakin, kelompok bersenjata di Papua mendapatkan amunisi justru dari aparat keamanan sendiri.

Dari mana amunisi bisa masuk ke sana, ada indikasi pasukan di-BKO-kan datang bawa peluru, pulang tak bawa apa-apa. Jadi ada istilah, datang bawa M16 pulang bawa 16 M," kata Yorrys yang menemani Lukas bertemu dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Menurut dia, amunisi dijual oleh para aparat keamanan dengan harga Rp 1.500 per butir. Dia juga yakin hal ini terjadi karena selongsong yang ditemukan dalam penyisiran tempat kontak senjata itu berasal dari PT Pindad yang dipakai aparat keamanan.

"Amunisi terbatas, kenapa kontak senjata dari tahun ke tahun amunisi tidak pernah habis temuan selongsong buatan Pindad, dari mana itu barang?" kata dia.

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/gubernur-tuding-tni-dan-polri-jualan-peluru-pada-warga-papua.html 

47 tahun kuras kekayaan papua freeporttak sejahterakan warga

Jakarta- Sejak 1967 hingga kini, PT Freeport menikmati hasil kekayaan alam di bumi cenderawasih, Papua. Perusahaan tambang yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan yang bermarkas di Amerika Serikat itu tak henti menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad kehadiran Freeport di tanah Papua terus menerus memunculkan pelbagai masalah. Mulai dari setoran ke negara yang dinilai masih sangat rendah, hingga pelbagai alasan menyiasati larangan ekspor bahan mentah. Permasalahan yang menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tapi juga soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Sejauh ini, hanya sebagian kecil karyawan Freeport yang berasal dari warga Papua. Hal itu diakui sendiri oleh petinggi Freeport Indonesia. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengatakan, hanya sekitar 30 persen sampai 36 persen pekerja Freeport yang merupakan warga Papua. "Dari 31.000 pekerja, sekitar 30-36 persen warga Papua," kata Rozik di Jakarta Convention Center, Rabu (22/1). Diakuinya, Perseroan telah didesak untuk menambah jumlah pekerja yang berasal dari Papua. Setidaknya hingga 45 persen dalam waktu lima tahun ke depan. Desakan tersebut berasal dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). "Seharusnya kata dia 100 persen, bukan 30 persen," imbuh Rozik. Dia berdalih, Freeport memiliki standar kualitas pekerja yang harus dipenuhi oleh siapapun yang berminat untuk bekerja di Freeport . Rozik beralibi telah memprioritaskan warga setempat untuk menempati posisi pekerja di perusahaan penambang emas dan tembaga tersebut. Rendahnya peran Freeport pada warga Papua pernah diutarakan oleh salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy. Dia mengkritik peran Freeport hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk pengelolaan. "Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene beberapa waktu lalu. Lembaga swadaya Kontras dua tahun lalu pernah melansir laporan fasilitas pekerja Freeport di lokasi tambang yang sangat memprihatinkan. Misalnya kamar karyawan yang kecil, tapi diisi lima sampai enam orang. Pekerja pun kerap mengeluh, lantaran remunerasi pegawai Indonesia tidak sama dengan sistem yang diterapkan Freeport-McMoRan di AS atau negara lain. Di cabang Freeport lain, upah karyawan berkisar USD 20-230 per jam. Sedangkan di Indonesia, sempat hanya USD 3 per jam.

Sumber: www.merdeka.com/uang/47-tahun-kuras-kekayaan-papua-freeport-tak-sejahterakan-warga.html