PNS PAPUA DILARANG MEROKOK DAN MAKAN PINANG DI TEMPAT KERJA

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe

Jayapura, - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua merokok dan makan pinang di dalam ruangan kerja maupun di area Kantor Gubernur Papua di Dok II, Kota Jayapura, Papua.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya ini, upaya tersebut untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan damai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua. “Saya akan menertibkan para pegawai yang makan pinang dan merokok di lingkungan Kantor Gubernur Dok II Jayapura,” katanya ke wartawan, di Kota Jayapura, Senin (15/5).

Menurut dia, kedepan akan dikeluarkan semacam aturan baku yang melarang para pegawai untuk tidak makan pinang di seputaran Kantor Gubernur termasuk larangan merokok pada tiap-tiap ruang kerja. “Jadi nanti akan ada aturan bagi pegawai yang ada di kantor ini, agar kalau ada yang makan pinang dan merokok di sembarangan tempat, nanti itu akan di tertibkan. Sementara kalau ada yang merokok kita akan buatkan ruangan khusus merokok supaya tidak mengganggu pegawai lain yang tidak merokok,” jelas dia.

Selain akan menertibkan para pegawai, ujar Enembe, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga DPR Papua untuk kembali membahas draft pelarangan minuman keras (miras) yang sudah lama diusulkan, namun belum mendapatkan pengesahan.

Hal itu dianggap penting, sebab peredaran minuman keras di Papua sudah sangat merusak para generasi muda bangsa, yang semestinya menjadi penerus maupun penerima tongkat estafet pembangunan. “Dengan masih beredarnya miras di Papua, banyak orang Papua meninggal. Karena itu, maka dengan ini nanti kita akan bicara lagi bersama DPRP untuk kita sahkan. Dan kita harapkan pengesahannya bisa dapat rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tandasnya.

Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/04/15/pns-papua-dilarang-merokok-dan-makan-pinang-di-tempat-kerja/

GUBERNUR PAPUA : BANYAK MAFIA DI DISPENDA PROVINSI

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

Jayapura, 29/10  -Dengan tidak sebandingnya pendapatan hasil daerah (PAD) dalam setahun, Gubernur Papua Lukas Enembe menduga ada banyak mafia di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Papua.

“Itu mungkin karena banyak terdapat mafia di Dispenda provinsi Papua, sehingga PAD yang dihasilkan dalam setahun tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Papua,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (29/10).

Untuk itu, dibawah kepemimpinan dirinya, target PAD Papua sampai Desember 2013 harus mencapai Rp1 Triliun. “Dan jika target tesebut bisa dicapai, sudah jelas ada banyak mafia di Dispenda sehingga PAD Papua tidak ada kenaikan,” tambahnya.

Penerimaan PAD Papua sampai saat ini sudah mencapai Rp. 700 miliar, dan tinggal dua bulan kedepan kita harapkan target realisasi PAD bisa tercapai dengan yang diharapkan.

“Ya, jika realisasi target PAD kita tidak bisa tembus Rp1 triliun, jelas banyak mafia di Dispenda Papua, dan kita patut pertanyakan kok bisa PAD dari tahun-tahun sebelumnya tidak ada kenaikan,” tukasnya.

Ditambahkanya, provinsi Papua memiliki banyak potensi yang bisa digali, dan kita tak perlu minta-minta uang ke Jakarta. Oleh karena itu, kita harus kelola dengan benar potensi hasil sumber daya alam yang dimiliki.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, M. Ridwan Rumasukun mengaku optimis Pendapatan Asli Papua Papua dapat tercapai. Namun, target PAD dari Gubernur sebesar Rp1 triliun itu tidak dapat langsung tercapai begitu saja karena harus melalui program-program.

“Saya optimis PAD Papua akan meningkat, namun untuk mencapai angka satu triliun itu tidak mudah karena harus melalui program-program. Untuk itu pihaknya saat ini sedang menyusun lompatan–lompatan besar terhadap peningkatan PAD Papua,” kata Ridwan. 

Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/10/29/gubernur-papua-banyak-mafia-di-dispenda-provinsi/

GUBERNUR PAPUA RESMIKAN PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT

Salah Satu Rumah Sehat Yang Dibangun di Kampung Asey Kecil.

Jayapura, – Gubernur Papua, Lukas Enembe meresmikan pembangunan rumah sehat dengan tipe 45 yang dilengkapi dengan listrik dan air di Telaga Ria, Kampung Asey Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (1/11). Rumah sehat sebanyak 26 rumah untuk 26 Kepala Keluarga (KK) yang ada di wilayah tersebut.

Lukas Enembe mengatakan, dana untuk pembangunan rumah tersebut bukan berasal dari dana APBD melainkan partisipasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan mitra seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Indonesia Sawmill Woodworking Association (ISWA).
“Saya apresiasi apa yang dilakukan Pemda Kabupaten Jayapura dan mitra. Saya salut karena tepat 202 hari masa kepemimpinan saya dan wakil gubernur sudah ada yang bisa menterjemahkan keinginan kami membantu saudara-saudara kita yang masih hidup tidak layak. Pembangunan rumah ini tidak dibiayai APBD, tapi orang-orang yang peduli akan masyarakat asli Papua,” kata Lukas Enembe, Jumat (1/11).
Menurutnya, pembangunan 26 rumah tersebut bukan merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun 13.000 rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua.
“Ini bukan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mambanguan 13.000 rumah layak huni di seluruh Papua. Pembangunan rumah ini dari partisipasi mitra. Jadi mari kita semua sepakat menjadikan Papua tanah damai, penuh kasih dan persaudaraan utk melakukan perubahan besar,” ujarnya.

Dikatakan, dengan dukungan dari semua pihak dan pemerintah pusat, tentu bisa mewujudkan fase Papua Mandiri, Papua Sejahtera. “Kita harus kompak membangun Papua lebih baik lagi. Harapan saya, rumah warga sepanjang jalan Sentani ke Kota Jayapura diperbaiki semua,” kata Lukas Enembe.
Sementara itu Ketua Indonesia Sawmill Woodworking Association (ISWA), Daniel Gaerden mengatakan, Papua memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Selain itu rencana pembangunan 26 unit rumah tersebut juga berkaitan dengan program gubernur dan wakil gubernur.
“Kebetulan kami bergerak dibidang kehutanan. Kami dikumpulkan Dinas Kehutanan untuk berperan aktif memulai contoh rumah sehat. Kalau ada yang ingin berpartisipasi mencontoh apa yang ada ini karena ini termasuk rumah layak huni dan ideal. Tentu kita berharap pelaku usaha lainnya pun tergerak hatinya untuk membangun rumah,” kata Daniel Gerden.
Daniel mengatakan, dana yang digunakan untuk pembangunan rumah sehat tersebut bersumber dari APHI dan ISWA dimana per unit rumah biayanya mencapai Rp. 150 juta.
“Inikan bangunannya dasarnya air, jadi memang biayanya lebih besar. Hitung-hitungannya Rp. 150 juta per rumah. Total biaya untuk 26 unit rumah kurang lebih Rp. 5 miliar. Itu sudah termasuk pemasangan listrik dan airnya serta pembayaran tanah. Kami tergetnya 26 unit rumah ini sudah rampung sebelum Natal, sehingga saat Natal masyarakat sudah Natalan di dalam rumah baru,” ujar Daniel Gerden.


Sumber: http://tabloidjubi.com/2013/11/01/gubernur-papua-resmikan-pembangunan-rumah-sehat/