Pemerintah Didesak Evaluasi Total Kebijakan di Papua

 

Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Paskalis Kossay, menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di Papua harus dievaluasi secara total. "Harus dilakukan evaluasi total agar menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan Papua ke depan,” katanya dalam diskusi bertajuk "Konflik Papua Tak Kunjung Usai", di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2011.

Menurut Paskalis, kebijakan Otonomi Khusus yang diterapkan di Papua belum dilakukan secara maksimal. Sebab, terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Akibatnya, kata Paskalis, implementasi penerapan kebijakan tidak semulus yang diinginkan oleh pemerintah pusat. "Saya tidak mengerti ini kesalahan siapa. Apakah daerah atau pemerintah pusat, karena seakan-akan masing-masing pihak saling melimpahkan kesalahan," ujar Paskalis yang juga Ketua Kaukus Anggota Parlemen Papua itu.

Pemerintah pusat pun tidak mau tahu kondisi di daerah yang mengakibatkan munculnya penerjemahan oleh setiap orang menurut versinya sendiri.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menutup mata terhadap konflik berkepanjangan di Papua. Menurut Velix, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Velix tidak membantah masih adanya masalah dalam penerapan Otonomi Khusus di Papua. Untuk menyelesaikannya diperlukan dialog yang spesial membahas masalah tersebut. "Masyarakat adat diikutkan dalam dialog bersama pemerintah. Hasilnya menjadi bahan koreksi bersama di antara kita,” ucapnya.